Situasi politik di Indonesia saat ini tengah ramai dibicarakan seiring dengan dinamika pembentukan kabinet oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan persiapan Pilkada 2024. Isu-isu yang mencuat tidak hanya seputar susunan kabinet baru, tetapi juga regulasi ketat terkait kampanye yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
1. Pembentukan Kabinet Prabowo
Prabowo Subianto, yang terpilih sebagai Presiden RI 2024, tengah mempersiapkan susunan kabinetnya yang disebut-sebut akan melibatkan 46 kementerian dengan 5 posisi Menteri Koordinator. Beberapa tokoh besar politik telah menjadi sorotan terkait posisi strategis dalam kabinet ini, dan wacana mengenai pembagian jabatan masih berlangsung. Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya disiplin dan integritas di kabinet, sembari menyindir tokoh-tokoh yang dianggap suka membuat kontroversi dan keributan.
Selain itu, muncul isu tentang kesesuaian komposisi kabinet yang mengundang reaksi beragam dari partai politik, terutama setelah Prabowo menyampaikan pesan kepada para ketua partai untuk tidak menjadikan menteri sebagai alat penggalangan dana.
2. Aturan Kampanye Pilkada 2024
Selain dinamika di lingkaran eksekutif, persiapan Pilkada 2024 juga menjadi fokus utama. KPU telah merilis Peraturan Nomor 13 Tahun 2024 yang menetapkan 20 larangan dalam kampanye, mulai dari penggunaan fasilitas pemerintah, pelibatan pejabat BUMN, hingga larangan menggunakan tempat ibadah dan sekolah kecuali perguruan tinggi. Sosialisasi ini dilakukan untuk memastikan semua peserta Pilkada mematuhi aturan dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak demokrasi.
Dengan waktu kampanye yang masih tersisa 44 hari lagi, KPU Kota Batu bersama Bawaslu terus berupaya agar pemahaman mengenai aturan ini tersampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terlibat.
