Konten:
Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, turut serta dalam pembentukan Gugus Tugas Pemantauan Pemberitaan Pilkada 2024 yang diinisiasi oleh Dewan Pers. Sandi menegaskan bahwa Polri siap untuk berkolaborasi dengan gugus tugas tersebut. Pembentukan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers, yang disahkan di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Irjen Sandi menekankan pentingnya gugus tugas ini untuk memastikan Pilkada 2024 berlangsung dengan damai.
“Kami, bersama TNI, Dewan Pers, KPU, Bawaslu, dan KPI serta seluruh elemen masyarakat, akan bersinergi dan berkolaborasi dalam pemantauan pemberitaan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan memastikan pemilukada berjalan damai dan bermartabat,” ujar Sandi di kantor Dewan Pers.
Sandi juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Polri berkomitmen untuk membantu dan berkolaborasi dalam mensukseskan Pilkada 2024. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menekankan peran penting kepolisian dalam gugus tugas tersebut, dan menyampaikan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas upaya menjamin kebebasan pers selama ini.
“Karena ada potensi ancaman dan intimidasi terhadap media, kami sangat berterima kasih atas respons cepat dari jajaran kepolisian,” jelas Ninik. Ketua Bawaslu, Rachmat Bagja, menambahkan bahwa Polri memiliki peran penting dalam memastikan kesuksesan Pilkada 2024 dan telah membantu memastikan kelancaran pemilu.
“Dari segi pengawasan, polisi sangat berperan dalam mendukung pemilu dan pilkada di daerah. Sukses terus untuk Dewan Pers dan semua media di Indonesia,” ujar Bagja. Ketua KPU, M Afifuddin, menyatakan bahwa gugus tugas ini bertujuan untuk menciptakan ruang kampanye Pilkada 2024 yang sehat. Media memiliki peran krusial dalam menciptakan ruang positif selama pilkada.
“Atas nama KPU Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang luar biasa ini,” ujarnya. Ketua KPI, Ubaidillah, menuturkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran terkait pemberitaan, penyiaran, dan kampanye pilkada serentak, berharap edaran tersebut dapat dijadikan pedoman.
“Hal ini penting karena tidak semua daerah memiliki lembaga penyiaran. Kami telah mengusulkan kepada KPU agar mendapat dukungan dari LPB,” ungkapnya.